Senin, 02 Maret 2015
Dimasa kini
birokrasi dikenal sebagai sesuatu yang tidak efisien, boros, dan tidak rasional.
Namun walaupun demikian Weber menganggap bahwa birokrasi modern sebagai suatu
bentuk organisasi sosial yang paling efisien, sistematis, dan dapat diramalkan.
Pernyataan Weber ini terbukti pada sistem birokrasi yang ada pada tubuh
militer. Militer itu merupakan suatu kelompok
yang memegang persenjataan, yang merupakan organisasi dengan kekerasan
fisik yang berfungsi untuk mengamankan negara dari ancaman luar negeri maupun
dari dalam negeri. Serta disamping itu militer juga memiliki fungsi untuk mengamankan
dan mengayomi masyarakat.
Salah satu contoh
militer yang saya ambil adalah TNI AD. TNI AD merupakan kesatuan terbesar dalam
TNI dan militer. Didalam birokrasi TNI AD terdapat pembagian kerja yang jelas
dengan spesialisasi peranan yang jelas pula. Contohnya adalah kecabangan di
tubuh TNI AD, ada tentara yang memiliki tugas sebagai Pasukan Infanteri,
Pasukan Kavaleri, Pasukan Artileri Medan, Pasukan Artileri Pertahanan Udara,
dan lainnya. Kemudian dalam pemberian perintah, tentara dengan jabatan yang lebih rendah
berada dalam kontrol dan pengawasan tentara yang memiliki jabatan yang lebih
tinggi, yang disebut dengan “Rantai Komando”. Seperti adanya tanda kepangkatan sebagai pasukan
Perwira sebagai pangkat tertinggi, Bintara sebagai pangkat menengah, dan
Tamtama sebagai pangkat terendah. TNI AD juga memiliki peraturan dan tata
tertib yang mengharuskan setiap tentara untuk mematuhinya dan dapat bekerja
dengan penuh tanggung jawab.
Hal inilah yang
akan saya kaitkan dengan teori Max Webber tentang Organisasi Birokrasi.
Kaitannya dengan penerapan sistem ideal Birokrasi oleh Max Webber didalam tubuh
TNI AD.
Dalam tubuh militer
TNI AD menganut otoritas yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat
peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal yang
disebut oleh Weber dengan sebutan Otoritas Legal-Rasional. Tipe ini sangat erat
kaitannya dengan rasionalitas instrumental. Orang yang memiliki suatu posisi
sosial yang menurut peraturan yang sah dia didefinisikan sebagai memiliki posisi
otoritas. Bawahan tunduk pada otoritas karena posisi sosial yang mereka miliki
itu dan menurut peraturan bawahan harus tunduk dan patuh terhadap otoritas.
Orang yang menduduki posisi otoritas juga bukanlah orang yang sembarangan,
mereka diseleksi sesuai peraturan yang berlaku untuk dapat menduduki posisi
otoritas tersebut. Hal ini juga diterapakan pada tubuh Militer TNI AD yaitu
dengan adanya tanda Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang
terdiri dari Perwira, Bintara, dan Tamtama.
Pangkat dalam
militer merupakan suatu posisi yang sangat menentukan seorang prajurit dalam
bersikap, berucap dan bertindak di lingkungan kerja maupun kehidupan
sehari-hari. Kepangkatan ini juga dapat diartikan sebagai kelas sosial di
Lingkungan Kemiliteran. Seorang perwira sebagai posisi atasan harus bisa
menciptakan kondisi yang kondusif dan dapat mengatur anak buahnya (bintara,
tamtama) agar anak buahnya itu dapat melakukuan tugasnya dengan baik. Kemudian
bintara yang sebagai posisi tengah-tengah yang bertugas untuk melancarkan
komando dari atas (perwira), agar dapat menjadi tindakan nyata dalam mewujudkan
suatu misi tertentu. Dan yang terakhir adalah Tamtama, ini merupakan pangkat
terendah dalam kemiliteran TNI AD, seorang tamtama harus selalu siap sedia dalam
menjalankan tugas dari para atasannya (bintara, perwira). Dalam pelaksanaan
tugas, mereka harus memiliki loyalitas yang tinggi agar tugas dapat
terselesaikan. Mereka juga harus taat dan patuh dengan segala peraturan yang
ada dan patuh terhadap pihak otoritas yang berkuasa. mereka juga harus berusaha
keras dan bersaing sesuai dengan peraturan agar dapat menduduki posisi yang
lebih atas atau untuk bisa naik pangkat.
Menurut Weber ada
beberapa tipe-tipe ideal birokratis dan hal ini juga diterapkan oleh Militer
TNI AD yaitu:
1. “Suatu pengaturan fungsi resmi yang terus menerus diatur
menurut peraturan”. Dalam kemiliteran setiap prajurat wajib taat akan peraturan
yang ada, sebab dalam kemiliteran ini menganut tipe otoritas Legal-Rasional
yang didasarkan atas aturan-aturan yang pasti.
2. “Suatu bidang keahlian tertentu, meliputi bidang
kewajiban melaksanakan fungsi yang sudah ditandai sebagai bagian dari pembagian
pekerjaan yang sistematis”. Dalam
kemiliteran juga terdapat pembagian kerja yang sistematis yang disebut
dengan Kecabangan TNI AD. Berikut daftar Kecabangan dari TNI AD:
-
Infanteri (INF)
yaitu pasukan pejalan kaki yang merupakan pasukan terbesar dan pasukan tempur
utama seperti Kopassus dan Kostrad.
-
Kavaleri (KAV)
yaitu pasukan lapis baja yang berfungsi sebagai Bantuan Tempur yang mobile.
-
Artileri Medan
(ARM) yaitu kesatuan senjata berat dan juga merupakan Bantuan tempur yang
fungsi utamanya adalah untuk bantuan tempur darat dan membantu pasukan
Infanteri.
-
Artileri Pertahanan
Udara (ARH) yaitu
pasukan anti serangan udara yang berfungsi sebagai penangkis serangan udara dan membantu
mengamankan objek darat dari perusakan.
-
Polisi Militer (CPM) yaitu kesatuan Bantuan
Administrasi (Banmin) yang berfungsi
membantu tugas kesatuan lain dalam hal administrasi dan pengurusan hukum
militer.
-
Zeni (CZI) yaitu pasukan yang fungsi
utamanya sebagai bantuan tempur,konstruksi dan bangunan perang serta sebagai pasukan yang
memperluas gerak kesatuan kawan dan mempersempit gerak lawan.
-
Peralatan (CPL) yaitu kesatuan yang fungsi
utamanya merawat dan menguji coba alat-alat tempur.
-
Perhubungan (CHB) yaitu kesatuan yang fungsi
utamanya menyampaikan dan menjaga informasi sebaik mungkin kepada kesatuan
tempur.
-
Ajudan Jenderal (CAJ) yaitu kesatuan yang fungsi
utamanya mengurus administrasi militer dan umum (PNS) serta urusan dalam lainnya.
-
Pembekalan Angkutan
(CBA) yaitu kesatuan yang fungsi
utamanya menyediakan pelayanan persediaan logistik tempur dan angkutan perang.
-
Topografi (CTP) yaitu kesatuan yang fungsi
utamanya membuat peta tempur dan kepengurusan topografi.
-
Kesehatan Militer (CKM) yaitu kesatuan yang fungsi
utamanya membina kesehatan prajurit.
-
Keuangan (CKU) yaitu kesatuan yang fungsi
utamanya membina administrasi keuangan militer.
-
Hukum (CHK) yaitu kesatuan yang fungsi
utamanya membina hukum dan peradilan militer.
-
Penerbang (CPN) yaitu kesatuan yang
fungsinya sebagai mobil udara, menembak untuk target dibalik bukit, serta
pengintaian udara.
Pembagian tugas
atau spesialisasi peran berfungsi untuk memberikan peluang kepada para prajurit
agar dapat menyederhanakan aktivitas prajurit dalam menyelesaikan tugas yang
rumit. Dengan membagi tugas-tugas tersebut dalam spesialisasi kerja maka
produktifitas prajurit dalam melaksanakan tugasnya akan meningkat dan prajurit
dapat memfokuskan diri pada tugas yang ada tanpa memikirkan tugas lainnya.
Dalam penempatan prajurit pada kecabangan-kecabangan tertentu, haruslah
melewati sebuah seleksi. Agar komandan dapat menempatkan prajuritnya secara
tepat sasaran sesuai dengan keahliannya masing-masing.
3.
“Ketetapan mengenai
otoritas yang perlu dimiliki seseorang yang menduduki suatu jabatan untuk
melaksanakan fungsi-fungsi ini”. Dalam kemiliteran posisi otoritas dipegang
oleh Jendaral TNI AD, dan untuk menjaga agar Legitimasi kekuasaan tetap diakui
oleh para anggotanya maka dia harus memiliki keahlian dan harus bisa membantu
mengarahkan hubungan intrapersonal diantara anggotanya guna menyelesaikan
tugas.
4.
“Alat paksaan
berupa peraturan yang mengatur perilaku individu yang bersifat teknis yang secara
jelas dibatasi serta penggunaanya tunduk pada kondisi terbatas itu”. Pada
kemiliteran juga terdapat aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur
yang distandarkan dan arah tindakan anggota dalam pencapaian tugasnya. Dan
sebagai seorang prajurit, maka para TNI AD harus menaati peraturan yang ada
guna pencapaian tugasnya.
5.
“Organisasi
kepegawain mengikuti prinsip hirarki: artinya pegawai rendahan berada dibawah
pengawasan dan mendapat supervisi dari seseorang yang berada pada posisi yang
lebih tinggi”. Itu berarti bahwa setiap posisi bawahan itu dikontrol dan
diawasi oleh atasan yang disebut dengan “Rantai Komando”. Rantai komando adalah
salurn herarki dalam pengomandoan dalam organisasi kemiliteran yang berbentuk
komando. Rantai komando mengemban dan menyalurkan kewenangan dalam wujud
perintah, pengarahan, maupun keputusan-keputusan lain dari panglima atau
komandan tertinggi, hingga pelaksanaan terendah dijajaran tersebut dapat
melaksanakan semaksimal mungkin tugas-tugas pokok komando yang bersangkutan. Di
dalam TNI/ABRI, status, fungsi atau penugasan pokok, serta format dalam suatu
organisasi komando ditetapkan dengan keputusan Panglima ABRI. Dalam hal ini
juga ditetapkan bentuk dan kelengkapan organisasi komando beserta petunjuk
pelaksanaannya.
6.
“Dalam tipe
rasional sama sekali tidak ada pemberian posisi kepegawaian oleh seseorang yang
memiliki jabatan tertentu.” Sebab dalam birokrasi kemiliteran segala sesuatu
tentang proses kenaikan jabatan seorang prajurit harus berdasarkan prosedur
yang ada. Dan segala bentuk keputusan-keputusan, tindakan-tindakan, dan
peraturan-peraturan itu telah dirumuskan dan dicatat secara tertulis. Sehingga
untuk seorang prajurit jika ingin kenaikan pangkat maka harus mengikuti
prosedur yang ada.
Dalam tubuh kemiliteran seperti Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat menganut sistem birokrasi Weber yang efisien karena
pada sistem ini organisasi memiliki cara yang sistematis yang menghubungkan
kepentingan individu dan tenaga pendorong dengan pelaksanaan fungsi-fungsi
organisasi. Alasan lainnya adalah karena adanya pemisahan yang tegas dan
sistematis antara apa yang bersifat pribadi dengan tugas-tugas birokrasi. Hal
ini menuntut seorang prajurit untuk profesional dalam bekerja dan
mengesampingkan emosinya. Para prajurit juga secara individu memiliki tanggung
jawab sesuai dengan bidangnya dan mempertanggungjawabkan itu semua pada
atasannya. Tipe Legitimasi yang dianut kemiliteran adalah tipe Otoritas
Legal-Rasional. Yang berarti Orang yang memiliki suatu posisi sosial yang
menurut peraturan yang sah dia didefinisikan sebagai memiliki posisi otoritas.
Bawahan tunduk pada otoritas karena posisi sosial yang mereka miliki itu dan
menurut peraturan bawahan harus tunduk dan patuh terhadap otoritas. Orang yang
menduduki posisi otoritas juga bukanlah orang yang sembarangan, mereka
diseleksi sesuai peraturan yang berlaku untuk dapat menduduki posisi otoritas
tersebut. Dan untuk menjalan suatu birokrasi Weber mengidentifikasikan beberapa
sifat birokrasi yang ideal dan itu juga diterapkan oleh militer. Contohnya
pembagian kerja, ketaatan pada peraturan yang ada, kesetiaan dan loyalitas
terhadap kepentingan di organisasi, dan lainnya. Semua hal itu diperlukan untuk
pencapaian Tugas.
Daftar Pustaka
Lawang.Robert M. Z. 1986. Teori Sosiologi Klasik Dan Modern. Jakarta: PT Gramedia
Penulis : IFFAH NUR
YULIARTI (NIM K8413035)
